Jika ASR Terpilih Menjadi Gubernur Sultra, Dirinya Akan Berusaha Mengambil Kebijakan Pusat Untuk Dialihkan Ke-Daerah Terkait Minerba

Kendari Tabloidfakta.Com – Jika Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) terpilih untuk menjadi gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), maka dirinya akan mengambil kebijakan pusat untuk dialihkan ke-daerah terkait Minerba.

 

Andi Sumangerukka mengatakan, yang menjadi fisi misi saya kalau menjadi kepala daerah, yang akan saya sampaikan salah satunya terkait dengan Minerba. Ini saya sampaikan sudah sejak lama bahwa, 90 persen pemilik UIP itu bukan orang disini.

 

Lebih lanjut kata Andi Sumangerukka, karena dia bukan orang sini maka apa yang terjadi. Bisa jadi dia tidak fair dengan apa yang terjadi saat ini.

 

Apa yang akan saya lakukan ketika saya diberikan kesempatan amanah ini, “dilain pihak bahwa kewenangan-kewenangan terkait Minerba ini sudah di ambil alih oleh pusat. Hal-hal teknis itu sudah lama, sehingga mau tidak mau kita harus memaksa, harus bisa menyampingkan pusat agar memberikan kembali kewenangan-kewenangan yang pernah ada untuk kita bisa mengambil” Ucap ASR. Kamis (28/03/2024).

 

Apa persyaratannya kira-kira, aturkan itu trust artinya kepercayaan. “Manakala pemerintah pusat percaya bahwa pengelolaan itu bisa kita lakukan melalui akuntabilitas yang transparan, dan saya yakin kewenangan itu akan diberikan kepada daerah” ungkap ASR.

 

Kalau kewenangan itu dikembalikan kata ASR, maka tidak menutup kemungkinan. Kalau sekarang anda tanya kepada saya apa yang harus saya lakukan coba you tanya apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang ada sekarang.

 

Dengan kewenangan yang ada, mereka mampu tidak, jawabannya tidak mampu karena kewenangan itu sangat terbatas. Oleh karena itu kita harus paksa, kita harus berusaha agar kewenangan itu diberikan kepada daerah.

 

Kita akan memanggil IUP-IUP yang tidak berada disini untuk memberikan kontribusi kepada daerah. Kalau tidak ada itu omong kosong, mau dia menjabat berkali-kali kalau tidak ada kewenangan, siapa yang akan menggaungkan, tidak akan bisa.

 

“Oleh karena itu kita harus paksa pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan itu agar kewenangan itu. Kita manfaatkan untuk bisa menata itu” pungkasnya.

 

 

 

 

Reporter : Hend

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *