Kendari Tabloidfakta.Com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sultra, di kawasan Ex-MTQ Kendari, Sabtu (25/10/2025).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya Bulan Inklusi Keuangan sebagai sarana memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di Sultra.
> “Melalui Bulan Inklusi Keuangan, kita ingin menggerakkan ekonomi mikro secara serentak. Karena itu, pendampingan kepada masyarakat sangat diperlukan agar mereka mampu mengelola keuangan secara bijak dan produktif,” ujar Gubernur.
Ia juga mendorong para kepala daerah di Sultra untuk aktif mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan pendapatan mereka, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga diarahkan ke hal-hal yang bersifat produktif seperti investasi dan tabungan.
Sementara itu, Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra saat ini menunjukkan tren positif dan bahkan melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional.
> “Dengan semangat Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, kami menargetkan Sultra Cerdas Finansial, Sultra Sejahtera. Tidak ada satu pun keluarga di Sultra yang boleh tertinggal. Semangat kami adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat,” tegas Bismi.
Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan agenda nasional tahunan yang diselenggarakan setiap Oktober sejak 2016. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dikoordinasikan oleh OJK, dan melibatkan berbagai pelaku industri jasa keuangan di daerah.
Untuk tahun ini, BIK Sultra berlangsung selama dua hari, yakni pada 25–26 Oktober 2025.
Acara pembukaan turut dihadiri oleh Anggota DPD RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Perwakilan LPS Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra, Ketua FKIJK Sultra, unsur Forkopimda, serta sejumlah bupati dan wakil kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Laporan Hend
